Kotabumi – Praktisi hukum Dr. Suwardi, S.H., M.H., CM., CPCLE., menyampaikan keprihatinannya terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara terkait terjadinya dua unjuk rasa oleh elemen masyarakat dalam sepekan terakhir. Dalam siaran pers yang dirilis pada 13 Desember 2024, ia menilai lemahnya respons pemerintah menjadi pemicu utama aksi massa tersebut.
Salah satu aksi yang disorot adalah unjuk rasa yang dilakukan Persatuan Petani Singkong Lampung Utara pada 12 Desember 2024. Demonstrasi ini dipicu oleh anjloknya harga singkong yang telah menjadi isu selama sepekan. Menurut Suwardi, permasalahan ini seharusnya dapat diantisipasi jika Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melalui intelijen daerahnya bekerja maksimal.
“Langkah preventif seperti mengumpulkan dinas terkait untuk mencari solusi, berdialog dengan perwakilan petani, serta mengundang perusahaan pengelola tepung tapioka untuk membahas harga singkong bisa dilakukan lebih awal. Dengan demikian, aksi massa bisa dihindari,” jelasnya.
Ia juga menyoroti potensi dampak Pilkada terhadap kinerja Pemkab. Beberapa pejabat diduga terlibat dalam politik praktis, dan ketika hasil Pilkada tidak sesuai harapan, kinerja mereka menurun. Selain itu, keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga disebut sebagai penyebab rendahnya semangat kerja aparatur.
Suwardi mendesak Pemkab Lampung Utara segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kinerja. Jika tidak, ia khawatir Lampung Utara akan terus terpuruk dan mempertahankan statusnya sebagai salah satu kabupaten termiskin di Provinsi Lampung.
Ia berharap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Hamartoni dan Romli, dapat membawa perubahan signifikan. “Pemilihan pejabat yang kompeten dan sinergi kerja yang baik sangat diperlukan agar Lampung Utara bisa bangkit dan maju,” tutup Suwardi dalam siaran pers tersebut.
Klik Gambar
