METRO – Wali Kota Metro pimpin Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di Aula Pemerintah Kota Metro, Pada Jumat (06/10/2023).
Pada Kegiatan Rapat Bulanan Pemerintah Kota Metro , Wali Kota Metro Wahdi Siradjuddin, SP.OG (K).,MH menekankan kepada seluruh OPD untuk dapat melakukan evaluasi dan identifikasi hasil kerja yang telah dilakukan dalam pembangunan Kota Metro sehingga kita dapat mengetahui resiko dan permasalahan yang ada.
“Kewajiban kita adalah melakukan tertib pemerintah, orang-orang yang berada disini adalah orang-orang yang emang mampu untuk menjalani amanah itu sebaik-baiknya. Ini merupakan hasil kita bersama, bukan orang-perorang, maka fungsikan jabatan yang sudah diamanahkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Wahdi juga menekankan kepada seluruh Kepala OPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Metro untuk turun langsung ke bawah agar dapat melihat situasi yang ada di masyarakat saat ini.
“Saya mengharapkan betul dengan waktu yang sudah semakin sempit, perlu beberapa hal yang harus diperhatikan terutama dalam pembangunan fisik yang tampak di masyarakat tentu harus perhatikan kualitas dan kuantitas jangan sampai ada kesalahan administrasi yang disebabkan karena kurangnya kita berkomunikasi, ” Harap Wahdi.
Wali Kota Metro tersebut juga meminta kepada Kepala OPD untuk dapat memberikan respon baik terhadap laporan-laporan yang diberikan oleh masyarakat.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Metro Qomaru Zaman,MA berpesan kepada semua OPD yang hadir untuk tidak takut dengan masalah hukum sepanjang kita mempunyai CDniat yang baik dan tidak ada agenda kepentingan untuk memperkaya diri.
Qomaru juga mengapresiasi seluruh OPD yang sudah melakukan penguatan kepada seluruh stafnya dan menyadarkan untuk tidak main-main terhadap Kota Metro dan bertanggungjawab kepada masyarakat.
“Hari ini saya mengingatkan, ayo kita bersama-sama untuk merubah hidup kita ini untuk ke depan semakin baik. Anggaran yang sudah di kelola di masing-masing OPD tentu harus dipertanggungjawabkan dan di review dengan melakukan pengecekan kembali,” tegasnya.
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Metro Triana Aprisia,S.STP.,M.IP melaporkan hasil tindak lanjut Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Kota Metro yang harus ditindaklanjuti yaitu antara lain yaitu, Bagian Pemerintahan Setda Kota Metro akan turun ke Kelurahan dan mengevaluasi Pelaksanaan pelayanan di masyarakat.
Pada kegiatan tersebut beberapa OPD juga memaparkan terkait hasil maupun kendala yang dihadapi di lapangan diantaranya, Kepala PUTR Kota Metro Robby K Saputra melaporkan bahwa saat ini pekerjaan lapangan yang dikerjakan langsung ada 117 kegiatan jalan lingkungan dengan kontrak yang sudah berjalan yaitu 110 dan sisanya ada 7 kegiatan jalan yang belum melakukan kontrak.
Menanggapi informasi terkait 19 ASN yang menerima bantuan Keluarga Penerima Manfaat, Plt. Dinas Sosial Kota Metro I Made Wiryana, S.Sos., MM menjelaskan bahwa beberapa hari lalu Dinas Sosial menerima data masuk dari Kementerian Sosial RI sebanyak 605 data yang diminta untuk dilakukan pengecekan dan validasi terkait kepesertaan BPJS-TK, dimana data tersebut sudah dioffkan, dan perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu di lapangan.
“Secara umum kami sampaikan ada 574 yang tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima gaji di atas UMP ataupun UMK yang perlu dilakukan pengecekan di lapangan, dan ada 19 KPM yang tercatat sebagai ASN dan ada 12 KPM yang tercatat sebagai pemilik ataupun pengurus perusahaan, “jelasnya.
Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan oleh Dinas Sosial Kota Metro khususnya kepada 19 KPM yang tercatat sebagai ASN tersebut ternyata memang sebagian sudah lama tidak menjadi penerima bantuan.
“Di Lapangan kita menemukan bahwa yang menjadi ASN itu adalah anggota keluarga/anak-anak dari kepala keluarga penerima bansos yang sudah ke terima menjadi PPPK pada tahun 2022 dan sudah tidak menerima ataupun tidak salur sejak tahun 2022. Selain itu ditemukan ada 3 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang anaknya sekolah di STAN dan menerima NIP, ada juga beberapa anak KPM yang ke terima menjadi ASN di Bandar Lampung, perawat,dan ada yang bekerja di rumah sakit,” bebernya.
Dinas sosial juga menemukan adanya kesalahan data dimana penerima bansos yang tercatat ternyata bukan ASN yang merupakan KK tunggal dan lansia dengan berprofesi sebagai buruh tani, hasil verifikasi temuan juga menemukan KPM yg bukan ASN tetapi hanya berdagang nasi uduk, dan satu pegawai honorer lampung timur yang pernah diangkat menjadi ASN lalu mengundurkan diri sejak tahun 2008 dan sekarang bekerja sebagai buruh laundry tetapi namanya masih tercatat sebagai ASN penerima bansos.
“Untuk masa sanggah dari 605 berdasarkan surat dari Sekjen Kemensos tanggal 29 September 2023 perihal tindak-lanjut verifikasi permohonan yang ditunjukan kepada Bapak Bupati/Wali Kota se-Indonesia diharapkan dapat melakukan verifikasi terhadap KPM tersebut yang kami terima tanggal 4 dengan batas waktu verifikasi di tanggal 5, dan kami sudah melaksanakan verifikasi sampai dengan semalam yang berhasil kami sanggah sebanyak 274 KPM dengan bukti-bukti hasil assessment dari petugas lapangan,” terangnya.
I Made Wiryana menerangkan bahwa permasalahan data yang terjadi merupakan permasalahan nasional dan hampir dialami semua kabupaten/kota di Indonesia. (ADV)
Klik Gambar
