TULANG BAWANG – Sebuah video di platform TikTok menjadi pusat kontroversi karena mencatut nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulangbawang dan Ketua KPU Reka Punata. Dalam video tersebut, Ketua PPK Sumardi mengklaim bahwa Ketua KPU memerintahkan pengambilan gambar dan video pembakaran tebu oleh PT Sugar Group Company (SGC).
Kontroversi ini memicu beragam komentar dari berbagai pihak dan mendapatkan respons positif dan negatif dari netizen.
Kritik pun datang dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badan Advokasi dan Investasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Lampung, Ferry Saputra Ys, S.H.
Menurutnya, meskipun ide untuk mendokumentasikan aksi pembakaran tebu oleh PT SGC adalah baik, namun seharusnya tindakan ini tidak disertai dengan pemakaian bendera KPU Kabupaten Tulangbawang. Menurutnya, tugas dan fungsi KPU seharusnya tidak melibatkan diri dalam komentar atau pandangan atas suatu peristiwa.
“KPU Tulangbawang seakan menjual nama KPU untuk kepentingan tertentu, meskipun tujuannya baik karena aksi PT SGC berdampak pada debu yang mencemari rumah warga. Namun, kita harus ingat bahwa tugas dan fungsi KPU Tulangbawang bukanlah memberikan komentar, itulah yang saya sayangkan. Mungkin akan lebih baik jika mereka tidak menggunakan bendera KPU, hanya sebagai individu,” ujarnya saat diwawancarai oleh awak media pada Kamis (12/10/2023).
Ferry juga merasa aneh dengan pernyataan ketua PPK yang secara tiba-tiba mengklaim bahwa aksi tersebut adalah inisiatif pribadinya. Ini bertentangan dengan rekaman video sebelumnya di mana ia memerintahkan anggota PPS lainnya atas perintah ketua KPU Reka Punata.
“Sebelumnya, ia yakin memberikan instruksi kepada anggota PPS bahwa itu adalah atas perintah ketua KPU Reka Punata. Namun, setelah video tersebut viral di TikTok, tiba-tiba dia mengaku bahwa itu adalah inisiatif pribadinya. Jika ini sering berubah, apakah PPK sering menggunakan nama KPU dan ketua KPU di bawahnya? Jika ketua KPU merasa tidak setuju,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ferry menekankan bahwa KPU Tulangbawang harus bertindak tegas terhadap oknum yang diduga merusak citra baik KPU dan pribadi ketua KPU. Sanksi yang tegas harus diberikan agar kejadian semacam ini tidak terulang, sehingga masyarakat percaya bahwa ini adalah kesalahan individu, bukan sistem yang diciptakan oleh ketua KPU.
“Saya berharap KPU Tulangbawang dapat mengambil sikap tegas terhadap oknum yang menyalahgunakan wewenang ini. Hal ini penting agar citra KPU Tulangbawang tidak tercoreng. Selain itu, agar masyarakat juga tahu bahwa itu adalah tindakan salah oknum dan ada sanksi tegas yang diberlakukan secara resmi. Tanpa sanksi yang diumumkan secara resmi, saya khawatir ini akan menjadi praktik umum yang dilakukan oleh KPU Tulangbawang,” pungkasnya.
Klik Gambar
