menu

Empat Lurah Menghambat Tahapan Pemilu Tahun 2024.

Dilaporkan oleh : Fay/Mad

| š•æš–Šš–—š–Žš–’š–†š–š–†š–˜š–Žš– š•µš–†š–‰š–Ž š•»š–Šš–’š–‡š–†š–ˆš–† š•¾š–Šš–™š–Žš–†.

TULANG BAWANG – Kisruh terkait penyelenggara pemilu tingkat desa/kelurahan. Banyak informasi bahwa Lurah dan PPS saling tarik ulur kepentingan dalam pembentukan sekretariat PPS di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulangbawang.

Diduga ada empat Lurah di Kecamatan Menggala, enggan menerbitkan Surat Kerja (SK) pembentukan sekretariat PPS.

Hal tersebut, secara tidak langsungĀ  empat Kepala Kelurahan telah menghambat tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Sai Bumi Nengah Nyappur.

Dikatakan, oleh salah satu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Menggala Tengah, bahwa setiap ada pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, semua Kepala Kelurahan di Kota Menggala, selalu memaksakan diri untuk menjadi staf di sekretariat PPS.
“Sedangkan kinerja sekretariat, mulai dari sekretaris PPS, staf sekretariat urusan teknis penyelengaraan pemilihan dan staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 08 Tahun 2022, pasal 71, pasal 72, Pasal 73, tugas dan kewajiban sekretariat dan staf yang diajukan kelurahan tidak pernah berjalan sebagaimana mesti seorang staf,” ungkapnya, setelah mengikuti rapat yang penuh emosional, Selasa (14/02/2023).
Ia menambahkan, yang lebih tidak masuk akal lagi, kepala Kelurahan Menggala Selatan Musoli dengan berapi api memaksakan diri untuk menjadi staf sekretariat PPS. “Apakah iya, kami harus memerintahkan seorang Lurah, sedangkan dia adalah staf PPS kami, sudah pasti dia tidak bekerja, karena di Pemilu tahun 2019 yang lalu, lurah-lurah di kecamatan Menggala yang menjadi staf PPS tidak pernah bekerja, hanya menikmati honor yang diberikan dari KPU, karena itu, kami harus berperan ganda dalam setiap tahapan yang di berikan oleh Komisi Pemilihan Umum,” terangnya.
Karena itu, di Pemilihan Umum tahun 2024, berdasarkan PKPU nomor 08 tahun 2022, bahwa pengajuan sekretariat dan stafĀ  PPS, dari masyarakat sipil dan non sipil. “Untuk itu, kami mengajukan sekretariat dan staf PPS, kepada KPU dari masyarakat non sipil yang dapat bekerja sama dengan kami PPS dalam setiap tahapan yang diberikan oleh KPU,” pungkasnya. (fay/mad).
Klik Gambar

Bagikan berita ini

| Baca Juga

Zulkifli Hasan ke Lambar,Nukman tinjau lokasi guna pastikan persiapan.

Zulkifli Hasan ke Lambar,Nukman tinjau lokasi guna pastikan persiapan.

Lampung Barat,Global Lampung NewsĀ  -Ā  Peletakan batu pertama pembangunan proyek pasar tematik wisata Lumbok Seminung rencana akan dilakukan oleh Mentri Perdagangan Dr.H.C Zulkifli Hasan S.E,.M.M pada 25 Januari mendatang. Demi

Januari 17, 2024
Zoom Meeting GPM, Bupati Dawam Rahardjo Berharap Bisa Membantu Kekurangan Bahan Pokok Masyarakat

Zoom Meeting GPM, Bupati Dawam Rahardjo Berharap Bisa Membantu Kekurangan Bahan Pokok Masyarakat

SEKAMPUNG-- Bupati Lampung Timur M Dawam Rahardjo Memberi Sambutan dalam acara Zoom Meeting Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional di Lapangan Desa Sidomukti, Kecamatan Sekampung, Senin (26/06/2023). Hadir dalam acara

Juni 26, 2023
Zohiri Nahkodai Pengurus Daerah IWO Kabupaten Lampung Timur

Zohiri Nahkodai Pengurus Daerah IWO Kabupaten Lampung Timur

Zohiri Ketua PD IWO Lampung Timur. (Foto : Redaksi)

Bagikan berita ini
November 10, 2024
Zaelani Diduga Menyerobot atau Perampasan Rumah Milik Hasanudin

Zaelani Diduga Menyerobot atau Perampasan Rumah Milik Hasanudin

Lampung Selatan - Menindaklanjuti terkait dengan indikasi dugaan penyerobotan atau perampasan rumah milik Hasanudin warga Desa Kali Asin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, oleh seorang warga setempat bersama Zaelani.

Kategori Berita

Kabar Lampung