Lampung Timur– Menanggapi Musrenbang di Kecamatan Way Jepara para kepala desa yang meninggalkan tempat acara tersebut dengan tanpa izin atau pamit dengan secara langsung kepala desa yang tidak punya etika yang pada saat itu di hadiri Wakil Bupati Lampung Timur, Selasa (14/2/23)
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur Ariyan Putra Marga,SE.M.M, saya mendengar dan membaca berita dari teman-teman media, kemarin hasil musrenbang di kecamatan way jepara, ada beberapa kepala desa yang mereka meninggalkan tempat acara itu belum selesai, “ucapnya Ariyan.
“Ya saya membaca sekilas kecewa dari teman-teman kepala desa,terkait pembangunan yang tidak merata, tetapi jangan lupa kita ini adalah tinggal di kabupaten lampung timur, khususnya di wilayah yang masih punya etika budaya lampung timur yang harus kita jaga,”ujarnya.
Karena di situ di hadiri oleh wakil bupati lampung timur jadi semua persoalan bisa di bicarakan ada Dinas-dinas terkait, permasalahan apa yang ada di tingkat desa bisa itu di bahas bersama, melaluiĀ musrenbang.
“Jadi saya selaku wakil ketua DPRD kabupaten lampung timur sangat menyayangkan hal-hal yang tidak baik dan tidak patut di contoh oleh masyarakat, kita harus mempunyai berjiwa besar, “tegasnya.
Oleh karena itu, pembangunan yang ada di kabupaten lampung timur ini telah di bahas sedemikian rupa di bicara kan bersama oleh semua pihak legislatif karena semua keterbatasan anggaran.
Jadi sekali lagi mudah-mudahan teman-teman dari kepala desa, yang lainnya yang ada di kabupaten lampung timur tidak perlu di contoh kan hal-hal yang tidak baik menurut saya seperti itu,”imbuhnya.
Yaitu dari hak eksekutif nya, karena kepala desa adalah yang artinya langsung dari pihak eksekutif melalui kecamatan, dan dinas PMD terkait,
Itu hal yang wajar karena seseorang penjabat seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada tingkatkan kebawah nya, “cetusnya.
“Kita liat seperti apa perkembangan nya silahkan, dari pihak DPRD lampung timur tidak terlalu mencampuri, tetapi kita punya hak sama untuk mengawasi fungsi DPRD sering kami lakukan dari komisi I, II, III, terkait anggaran dana desa maupun dana desa yang ada semua desa,”tuturnya Ariyan.
Karena itu, menggunakan anggaran dari pemerintah, silahkan nanti mungkin dari inspektorat dan dinas PMD lampung timur yang lebih tepat,” terangnya.
Namun, Semua harus di bicarakan dengan cara yang baik, tidak perlu meninggal kan tempat seperti itu, karena itu di pertontonkan kepada orang lain.
Tidak merata itu kan, menurut persepsi teman-teman dari kepala desa, akan tetapi saya melihat karena adanya keterbatasan anggaran kita, dengan adanya kebutuhan yang harus kita selesaikan, itu memang butuh waktu yang tepat, “paparnya.
Jadi di bilang yang tidak merata itu saya rasa tidak tepat, karena banyak juga desa- desa yang sama sekali tidak mendapatkan mungkin tahun kemarin ia dapat, tahun ini ia tidak dapat, “jelasnya.
Itulah gunanya musrenbang, maka hasil musyawarah ini bisa di bawa ke tingkat lebih di atasnya dan komunikasi mungkin dengan bupati dengan wakil bupati atau dengan DPRD lampung timur, dan kita juga sama yang dimana mempunyai anggaran pokir yang sering kita lakukan mengkafer, maka kita jadi kan satu oleh pemerintah daerah, “pungkasnya.
Klik Gambar
