PRINGSEWU – Aliansi Wartawan Pringsewu “Bersatu” desak Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Kabupaten Pringsewu membuat dan menyampaikan pernyataan resmi.
Desakan Aliansi Wartawan Pringsewu “Bersatu” yang terdiri dari empat (4) Organisasi Profesi dan unsur perwakilan independen masing-masing AWPI, JMSI, FWK dan IWO ini menindaklanjuti ikut dicatutnya kedua instansi tersebut dalam voice note yang dibuat dan share Abidin Yakub, Ketua APDESI (asosiasi pemerintahan desa seluruh indonesia).
Koordinator Aliansi Wartawan Pringsewu “Bersatu” Nurul Ikhwan mengatakan, Inspektorat dan juga Dinas PMD tidak boleh sebatas diam.
Terlebih sebut Nurul, dalam voice note itu saudar Abidin beberapakali menyebut-nyebut, kalau Inspektorat dan Dinas PMP sudah tau dan meminta SPJ atau LPJ dirubah.
“Pernyataan saudara Abidin dengan kalimat Inspektorat dan Dinas PMP sudah tau, ini justru menimbulkan multitafsir. Nah, berkaitan dengan hal ini maka Inspektorat dan Dinas PMP harus membuat klarifikasi untuk meluruskan informasi yang berkembang”, tandas Nurul, Sabtu (28/01/2023).
Menurut Nurul, dengan sikap diam dan tidak adanya upaya klarifikasi dan meluruskan informasi oleh kedua instansi itu, hal itu justru dinilainya menguatkan opini yang sudah terbangun, khususnya di kalangan wartawan yang mendapat atau menyimpan voice note tersebut.
“Upaya meluruskan informasi ini juga harus menghadirkan saudara Abidin yang sudah dengan sengaja membuat voice note. Sehingga, opini yang sudah terbangun bisa diluruskan dan asumsi negatif dugaan keterlibatan kedua instansi itu bisa terbantahkan”, tandas Nurul.
Selain nama kedua instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu yang dicatut Abidin sebagaimana dalam voice note yang beredar, institusi kepolisian dalam hal ini jabatan Kasatreskrim Polres Pringsewu juga disebut-sebut oleh Abidin dalam rekaman voice note yang dibuatnya. (*)
Klik Gambar
