Pringsewu – Di tengah efisiensi anggaran dari pusat ke daerah yang gencar disuarakan oleh Pemerintah Prabowo Subianto, Plh Sekda Kabupaten Pringsewu Andi Purwanto dan juga beberapa kepala OPD tampak berbondong-bondong menghadiri pelantikan Bupati-Wakil Bupati terpilih tahun 2025-2030.
Padahal, menurut informasi yang dihimpun media ini, untuk pejabat yang diundang dalam acara pelantikan kepala daerah secara serentak, termasuk pelantikan Bupati Riyanto Pamungkas dan Wakil Bupati Umi Laila yang sudah berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2) lalu diperuntukkan untuk Ketua DPRD saja.
Dari salah satu postingan pejabat di lingkup Pemkab Pringsewu, beberapa kepala OPD berpose dengan Bupati Riyanto usai menghadiri sertijab Gubernur- Wakil Gubernur Lampung di Ballroom Hotel Movenpick, Jakarta di hari yang sama. Diantaranya tampak Kadis PUPR Ahmad Syaifudin, Kepala Kesbangpol Sukarman, Kasat Pol PP Jahron, Kadis PM-PTSP Handri Yusuf, Kadis Pendidikan Supriyanto, Kepala BPKAD Arif Nugroho, Kepala Bappeda Imam S. Raharjo, dan Kadis Ketahanan Pangan Hendrid.
Saat dikonfirmasi, Plh Sekda Andi Purwanto membenarkan bahwa para pejabat di Pringsewu tidak mendapatkan undangan secara khusus.
“Gak ada undangan, untuk sertijab memang dibatasi 15 orang, dan itu kami berangkat pakai SPPD perjalanan dinas luar kota, dan tidak ada anggaran untuk kegiatan acara pelantikan, lagian tidak kode rekening pelantikan, yang ada itu kode rekening perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, ” balas Andi singkat saat dikonfirmasi via WhatsApp, Jumat (21/2).
Menanggapi hal tersebut, Akademisi UBL M. Ardiansyah, S.A.P., M.Si, mengatakan, kehadiran kepala OPD dalam acara pelantikan bupati di Jakarta memang bisa dipertanyakan dari segi etika, terutama jika tidak ada urgensi atau undangan resmi yang mewajibkan mereka hadir.
” Dalam konteks efisiensi dan akuntabilitas pejabat publik, mereka seharusnya lebih mengutamakan kepentingan daerah dan tugas pokoknya, ” kata Ardiansyah.
Selain itu, ia juga menyebutkan, jika perjalanan dinas tersebut menggunakan anggaran daerah, maka harus ada transparansi terkait urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat Pringsewu.
” Di tengah upaya efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo, setiap pengeluaran seharusnya diarahkan untuk program prioritas dan pelayanan publik, bukan kegiatan seremonial semata, ” lanjutnya.
Ardiansyah juga meminta pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam menentukan siapa saja yang perlu hadir dalam acara-acara semacam ini, jika kehadiran kepala OPD tidak memiliki dampak signifikan terhadap pemerintahan dan pelayanan publik. Lebih baik difokuskan pada tugas di daerah agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
“Dalam konteks efisiensi dan prioritas pembangunan daerah, langkah seperti ini memang patut dikritisi agar kebijakan anggaran lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat, apalagi anggaran pemerintah bersumber dari keringat masyarakat sehingga masyarakat berhak meminta transparansi dari pemerintah,” tutupnya.(*)
Klik Gambar
