PRINGSEWU – Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu telah menerbitkan surat edaran yang bersifat penting berkaitan dengan program sembako tahun 2025, Kamis (13/2/25) kemarin.
Ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Pringsewu untuk disampaikan terhadap Kepala Pekon/Lurah diwilayahnya masing-masing.
Edaran yang ditandatangani oleh Plh Sekertaris Daerah Andi Purwanto, menyebutkan bahwa hal tersebut tindak lanjut dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Tingkat Kecamatan, pada hari Selasa (11/2/25) di Gedung Serba Guna Kecamatan Sukoharjo.
Berikut disampaikan dalam surat tersebut, pertama bahwa sampai dengan saat ini belum terdapat informasi berkenaan dengan perubahan mekanisme penyaluran Program Sembako. Kedua, mekanisme penyaluran program sembako masih mengacu pada Permensos No.4 Tahun 2023 tentang pelaksanaan program sembako, yakni pada Pasal 7 (Tujuh) bahwa penyaluran Program Sembako dilaksanakan oleh direktorat yang menangani program sembako bekerjasama dengan Bank/Pos Penyalur.
Selanjutnya, Pasal 12 ayat 2 bahwa penarikan uang dalam program sembako dilakukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kantor Bank Penyalur atau anjungan mandiri, dan Pasal 17 ayat 2 dilakukan oleh Pos Penyalur kepada KPM Program Sembako.
Dipertegas juga pada Pasal 17 Ayat 3.d, pembelian bahan pangan pada program sembako dilakukan oleh KPM di toko yang menjual bahan pangan, dan pada Pasal 12 Ayat 5 bahwa pihak lain dilarang mengarahkan KPM dalam memperoleh bahan pangan dan memilih toko yang menjual bahan pangan.
Tak hanya itu, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi publik dan dalam rangka menjaga keamanan data KPM dari penyalahgunaan dari pihak lain maka diinformasikan, bahwa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Program Sembako mengandung data pribadi, untuk itu agar dihimbau kepada seluruh KPM untuk menjaga KKS dengan baik dan tidak memindahtangankan ke orang lain.
Kemudian untuk itu, data individual penerima bantuan sosial yang terdapat dalam akun SIKS NG masing-masing Pekon/Kelurahan mengandung data pribadi, seperti NIK, KK dan lain sebagainya dan termasuk data terkecualikan berkenaan dengan informasi publik, untuk itu agar tetap dijaga dan dilindungi privasi datanya.(*)
Klik Gambar
